Senin, 14 Desember 2009 | 21:37 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperkarakan pernyataan anggota DPR Bambang Soesatyo adalah percobaan pelanggaran konstitusi. Sebab, sebagai anggota Dewan, Bambang Soesatyo memiliki hak immunitas untuk tidak dituntut. Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan hak immunitas itu diatur dalam Pasal 27 (a) UUD 1945 ayat 45. "Di situ diatur hak anggota DPR untuk tidak dituntut baik dalam rapat atau di informasi beasiswa luar negeri rapat dalam persoalan yang bersipat substansi," kata Irman saat dihubungi Tempo, Senin (14/12) malam. Kekebalan itu tetap berlaku meskipun pernyataan yang diutarakan Bambang salah. "Selama kita masih mengakui konstitusi, jangankan menuntut, polisi pun tidak bisa memproses hukum," tegas Irman. Waktu terbaik untuk belajar tentang latest cheat adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Bijaksana pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan yang berharga latest cheat pengalaman selagi masih gratis.Terkait benar atau salah pernyataan Bambang sebagai anggota Dewan, itulah cerminan rakyat. Sebab, anggota DPR tidak lain adalah wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena itulah, keinginan Sri Mulyani untuk memperkarakan Bambang bertentangan dengan konstitusi. "Itu percobaan pelanggaran UUD 1945," tegas Irman. Selain bertentangan dengan konstitusi, keinginan Sri juga bertentangan dengan komitmen Presiden SBY. Selama ini, kata Irman, SBY selalu mendengung-dengungkan untuk tidak mau melanggar konstitusi. Sejauh-jauh yang bisa dilakukan Sri dalam pernyataan Bambang adalah mengklarifikasi, bukan memperkarakan. "Menteri seemosi-emosinya jangan melanggar aturan," ujar Irman. AMIRULLAH
No comments:
Post a Comment