Jakarta, (tvOne) Enam calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Rabu (19/1), menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Komisi II DPR RI. Keenam calon anggota Ombudsman RI yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR/MPR Jakarta itu adalah Petrus Beda Peduli, Pranowo, Prayitno, Sudibyo Triatmadjo dan Winarso serta YB Salamun. Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:
Rencananya, Rabu petang atau malam, Komisi II DPR RI akan menentukan sembilan calon anggota ORI terpilih. Uji kelayakan yang dilakukan sejak Senin (17/1), diikuti 18 calon. Hasilnya, akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI yang rencananya dilaksanakan pada Selasa, 25 Januari 2011. Kalangan DPR RI menginginkan Ombudsman mampu meningkatkan kinerjanya karena pelayanan publik di berbagai bidang masih sangat buruk. Berbagai keluhan dan desakan dari masyarakat mengenai buruknya pelayanan publik belum mampu mengubah keadaan. Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. (Ant)
Rencananya, Rabu petang atau malam, Komisi II DPR RI akan menentukan sembilan calon anggota ORI terpilih. Uji kelayakan yang dilakukan sejak Senin (17/1), diikuti 18 calon. Hasilnya, akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI yang rencananya dilaksanakan pada Selasa, 25 Januari 2011. Kalangan DPR RI menginginkan Ombudsman mampu meningkatkan kinerjanya karena pelayanan publik di berbagai bidang masih sangat buruk. Berbagai keluhan dan desakan dari masyarakat mengenai buruknya pelayanan publik belum mampu mengubah keadaan. Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. (Ant)
No comments:
Post a Comment