Jakarta, (tvOne) Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin mengemukakan, Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan komunikasi dengan negara lain sebagai salah satu upaya melindungi TKI dari tindakan yang merugikan. "Masalah TKI (Sumiati dll) yang mendapat perlakuan mengenaskan di Arab Saudi adalah masalah klasik yang selalu berulang. Kini solusinya hanya bisa dilakukan di tingkat Presiden RI dan Raja Arab Saudi," katanya dalam keterangan pers yang disampaikan di Jakarta, Kamis. Dia menegaskan, kedua kepala negara harus mampu menghentikan pelanggaran HAM terhadap TKI. "Kita berharap SBY mampu berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi agar TKI memperoleh perlindungan optimal dalam semua aspeknya selama berada di Arab Saudi," katanya. Wakil Ketua MPR dari PPP itu mengemukakan bahwa menjaga dan memelihara harkat dan derajat kemanusiaan adalah perintah agama dan konstitusi. Masalah TKI di Arab Saudi juga mendapat perhatian serius dari Komisi I DPR yang membidangi luar negeri. Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya akan membahas masalah Sumiati binti Salan Mustapa, TKI yang disiksa majikannya di Arab Saudi. Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Komisi I akan memprioritas agenda tersebut untuk masa sidang mendatang. Komisi I akan membicarakan masalah tersebut dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
"Soal Sumiati, itu sangat memprihatinkan dan sudah saatnya pemerintah, legislatif menangani secara serius. Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja bersama dengan Komisi IX, Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI," katanya. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menambahkan, apa yang menimpa TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut merupakan perbuatan di luar batas kemanusiaan. "Apa yang menimpa Sumiati sudah keterlaluan. Itu di luar peri kemanusiaan dan harus menjadi perhatian kita semua. Hubungan itu menjadi baik kalau mereka memperlakukan secara baik masyarakat kita yang ada di negara tersebut," katanya. Nurhayati mengatakan, Komisi I telah melakukan banyak hal terkait dengan pelayanan TKI yang ada di berbagai negara. Bahkan, telah ada program khusus bagi TKI dengan anggaran besar yang diharapkan bisa memberi kebaikan bagi TKI. "Komisi I sudah banyak melakukan kerja untuk TKI di luar negeri, terutama soal `citizen service` untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Anggarannya sudah ada dan sudah dilakukan sejak tahun lalu," ujarnya. Nurhayati juga menyesalkan masih ada penyiksaan yang dialami TKI di luar negeri. "Soal Sumiati, kalau hanya alasan tidak bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab lalu disobek mulutnya. Sekarang ini sudah ada BNP2TKI, apa kerjanya badan ini dan apa kerja Menakertrans," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menangani secara serius kasus penyiksaan terhadap TKI yang baru-baru ini terjadi di Arab Saudi. "Itu luar bisa penyiksaan yang dilakukan kepada saudari kita, saudari Sumiati," kata Presiden Yudhoyono. Presiden juga meminta agar hukum dapat ditegakkan dan diplomasi secara menyeluruh dapat dilakukan. "Saya ingin ada misi, bikin tim berangkat ke Saudi Arabia untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan perawatan, pengobatan yang terbaik sertakan juga tim medis kita," kata Presiden. Terkait isu untuk mengaburkan proses hukum atas kasus ini, SBY menekankan agar hal tersebut jangan sampai terjadi karena kebenaran harus tetap ditegakkan. "Segera lakukan langkah-langkah yang tepat, bukan hanya berkaitan dengan kasus penganiayaan itu, tapi aspek-aspek lain dari keadaan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi Arabia," kata Presiden.
"Soal Sumiati, itu sangat memprihatinkan dan sudah saatnya pemerintah, legislatif menangani secara serius. Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja bersama dengan Komisi IX, Kemenlu, Kemenakertrans dan BNP2TKI," katanya. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menambahkan, apa yang menimpa TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut merupakan perbuatan di luar batas kemanusiaan. "Apa yang menimpa Sumiati sudah keterlaluan. Itu di luar peri kemanusiaan dan harus menjadi perhatian kita semua. Hubungan itu menjadi baik kalau mereka memperlakukan secara baik masyarakat kita yang ada di negara tersebut," katanya. Nurhayati mengatakan, Komisi I telah melakukan banyak hal terkait dengan pelayanan TKI yang ada di berbagai negara. Bahkan, telah ada program khusus bagi TKI dengan anggaran besar yang diharapkan bisa memberi kebaikan bagi TKI. "Komisi I sudah banyak melakukan kerja untuk TKI di luar negeri, terutama soal `citizen service` untuk memberi pelayanan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri. Anggarannya sudah ada dan sudah dilakukan sejak tahun lalu," ujarnya. Nurhayati juga menyesalkan masih ada penyiksaan yang dialami TKI di luar negeri. "Soal Sumiati, kalau hanya alasan tidak bisa berbicara bahasa Inggris atau bahasa Arab lalu disobek mulutnya. Sekarang ini sudah ada BNP2TKI, apa kerjanya badan ini dan apa kerja Menakertrans," katanya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menangani secara serius kasus penyiksaan terhadap TKI yang baru-baru ini terjadi di Arab Saudi. "Itu luar bisa penyiksaan yang dilakukan kepada saudari kita, saudari Sumiati," kata Presiden Yudhoyono. Presiden juga meminta agar hukum dapat ditegakkan dan diplomasi secara menyeluruh dapat dilakukan. "Saya ingin ada misi, bikin tim berangkat ke Saudi Arabia untuk memastikan yang bersangkutan mendapatkan perawatan, pengobatan yang terbaik sertakan juga tim medis kita," kata Presiden. Terkait isu untuk mengaburkan proses hukum atas kasus ini, SBY menekankan agar hal tersebut jangan sampai terjadi karena kebenaran harus tetap ditegakkan. "Segera lakukan langkah-langkah yang tepat, bukan hanya berkaitan dengan kasus penganiayaan itu, tapi aspek-aspek lain dari keadaan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Saudi Arabia," kata Presiden.
No comments:
Post a Comment