TEMPO Interaktif, BANDUNG - Seluruh DPRD di Jawa Barat sepakat mengajukan hak inisiatif pembuatan Peraturan Daerah soal Penanggulangan Bencana. Kami setuju adanya peraturan daerah soal bencana alam dan mengintegrasikannya dalam tataruang, kata Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara di Bandung, Selasa(2/3). Kesepakatan itu diambil setelah Ketua DPRD Jawa Baratmengundang semua pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendengarkanpresentasi Badan Geologi, Kementrian ESDM soal mitigasi bencana dan potensinya di Jawa Barat. Menurut Irfan, pertemuan sengaja digelar untuk menyatukan pemahaman mengenai antisipasi bencanaalam. Ketua Badan Geologi, Kementerian ESDM, Dr R Sukhyar mengatakan, setiaptahunnya, kejadian bencana tanah longsor paling banyak terjadi di JawaBarat. Sepanjang tahun 2009 tercatat 161 kejadian bencana tanah longsordi 15 provinsi di Astaga.com lifestyle on the net yang seluruhnya memakan korban 659 orangmeninggal dunia lowongan kerja terbaru dan 237 orang luka-luka. Dari jumlah kejadian setahunitu paling banyak, yakni 83 kejadian di Jawa Barat. Sukhyar mengatakan, dari semua bencana tanah longsor di Indonesia,mayoritas disebabkan perubahan tata guna lahan di daerah terjal denganhujan lebat sebagai pemicunya. Ini sudah menjadi tren, penyebablongsor, katanya dalam presentasinya di depan semua pimpinan lembagalegislatif di Jawa Barat. Dengan begitu, lanjutnya, daerah perlu menyusun tata ruang wilayahnyadengan memasukkan faktor potensi bencana. Sukhyar mengatakan, sangatsedikit daerah yang sudahmengintegrasikan potensi rawan bencana dalamperencanaan tata ruangnya. Padahal dalam Undang-Undang Tata RuangNasional menyebutkan daerah rawan bencana, selain hutan lindung, harusada dalam tata ruang. Sukhyar mengatakan, saat ini sebagian besar daerah tengah menyusunrencana tata ruangnya menyusul terbitnya UU Tata Ruang itu. Inikesempatan untuk mengintegrasikan peta rawan bencana dalam tata ruang,katanya. Jika Anda latest cheat fakta adalah out-of-date, bagaimana itu mempengaruhi tindakan dan keputusan Anda? Pastikan Anda tidak membiarkan penting latest cheat informasi slip oleh Anda.
Menurutnya, cara ini untuk menjawab permasalahan penanggulangan bencanayang selama ini masih bersifat reaktif setelah bencana terjadi. Padahalpenanggulanan bencana seharusnya dimulai dengan tindakan preventifdengan menghitung resikonya untuk meminimalkan korban. Perda semacam inidibutuhkan untuk memastikan institusi mana yang harus turun tangan saatmitigasi, saat terjadinya, hingga penanganan pasca bencana. Sukhyar mengatakan, lembaganya bertugas mengeluarkan peta rawan bencanasemacam itu. Peta tersebut lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk menyusunrencan atata ruang daerah. Menurutnya, daerah yang masuk kateogori rawan bencana bukan berartiterlarang untuk dibangun. Di dalam rencana tata ruang itu untuk kondisisemacam ini adalah ketegasan dan aturan pemanfaatan kawasan tersebut.Dia mencontohkan, daerah yang masuk kategori rawan dalam pemanfaatannyamewajibkan kajian geologi yang ketat untuk resiko bencananya, selaindengan membatasi pemanfaatannya untuk permukiman. Dalam pertemuan itu, beragam pertanyaan meluncur dari piminan Dewan.Mulai dari rancangan peraturan daerah yang harus ada untukpenanggulangan bencana, biaya bikin peta bencana, porsi anggaran idealuntuk penanggulangan bencana, hingga tips untuk mencarikan dana untukkebutuhan relokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Menjawab pertanyaan itu, Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi BencanaGeologi, Badan Geologi, Dr Surono mengatakan, pembuatan peta itu tidakdipungut biaya. Lembaganya, lanjutnya, punya tugas untuk menyediakanpeta semacam itu. Soal tips duit relokasi, Surono mengatakan, pemerintah daerah bisameminta dana itu dari BNPB yang mempunyai slot anggaran untuk itu denganberbekal rekomendasi teknisnya dari Badan Geologi. BNPB akan memeriksadaerah itu untuk menghitung berapa duit yang dibutuhkan untuk relokasiitu. Resikonya yang menurut BNPB tidak perlu relokasi, duitnya harusditanggung pemda, katanya. AHMAD FIKRI
Menurutnya, cara ini untuk menjawab permasalahan penanggulangan bencanayang selama ini masih bersifat reaktif setelah bencana terjadi. Padahalpenanggulanan bencana seharusnya dimulai dengan tindakan preventifdengan menghitung resikonya untuk meminimalkan korban. Perda semacam inidibutuhkan untuk memastikan institusi mana yang harus turun tangan saatmitigasi, saat terjadinya, hingga penanganan pasca bencana. Sukhyar mengatakan, lembaganya bertugas mengeluarkan peta rawan bencanasemacam itu. Peta tersebut lanjutnya, bisa dimanfaatkan untuk menyusunrencan atata ruang daerah. Menurutnya, daerah yang masuk kateogori rawan bencana bukan berartiterlarang untuk dibangun. Di dalam rencana tata ruang itu untuk kondisisemacam ini adalah ketegasan dan aturan pemanfaatan kawasan tersebut.Dia mencontohkan, daerah yang masuk kategori rawan dalam pemanfaatannyamewajibkan kajian geologi yang ketat untuk resiko bencananya, selaindengan membatasi pemanfaatannya untuk permukiman. Dalam pertemuan itu, beragam pertanyaan meluncur dari piminan Dewan.Mulai dari rancangan peraturan daerah yang harus ada untukpenanggulangan bencana, biaya bikin peta bencana, porsi anggaran idealuntuk penanggulangan bencana, hingga tips untuk mencarikan dana untukkebutuhan relokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana. Menjawab pertanyaan itu, Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi BencanaGeologi, Badan Geologi, Dr Surono mengatakan, pembuatan peta itu tidakdipungut biaya. Lembaganya, lanjutnya, punya tugas untuk menyediakanpeta semacam itu. Soal tips duit relokasi, Surono mengatakan, pemerintah daerah bisameminta dana itu dari BNPB yang mempunyai slot anggaran untuk itu denganberbekal rekomendasi teknisnya dari Badan Geologi. BNPB akan memeriksadaerah itu untuk menghitung berapa duit yang dibutuhkan untuk relokasiitu. Resikonya yang menurut BNPB tidak perlu relokasi, duitnya harusditanggung pemda, katanya. AHMAD FIKRI
No comments:
Post a Comment