TEMPO Interaktif, Balikpapan - Dibutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun untuk menjamin kesehatan masyarakat. Itu angka minimal. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ridwan Monoarfa, mengungkapkan itu, Jumat (16/4). Ridwan mengatakan kalau saat ini kemampuan pemerintah dalam menyiapkan anggaran untuk kesehatan masyarakat baru mencapai Rp 4-5 triliun. œMasih jauh dari cukup, kata dia sambil menambahkan, œBaru pada 2014 nanti konsep ini (Rp 50 triliun) bisa dilaksanakan saat pemberlakukan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang rencananya akan disahkan DPR RI tahun ini. Ridwan menyatakan, negara wajib menetapkan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya sesuai ketentuan Undang Undang Dasar 1945. Anggaran dari pemerintah pusat itu, kata dia, digunakan untuk membayar biaya asuransi kesehatan setiap tahunnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang latest cheat ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
Berdasarkan data Dewan Jaminan Kesehatan Nasional, saat ini hanya 11 persen dari total warga Indonesia yang memperoleh jaminan kesehatan. Sisanya, mereka yang kesulitan saat menderita penyakit dan biasanya mendapat penolakan dari rumah sakit. Ridwan menyatakan butuh peran serta dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penerapan jaminan kesehatan masyarakat ini. Dewan Jaminan Sosial Nasional, kata Ridwan, sedang meninjau sejumlah daerah yang dianggap sukses menerapkan jaminan kesehatan bagi warganya, termasuk Balikpapan. œJaminan kesehatan di Balikpapan ini bagus bila dicontoh bagi daerah lainnya. Nantinya konsep Balikpapan ini akan kami bawa ke Jakarta untuk disosialisasikan bagi daerah lain, kata dia. Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid mengatakan, jaminan kesehatan warga miskin di daerahnya sudah mulai diberlakukan pada 2000. œDikhususkan bagi masyarakat miskin pemilik kartu tanda penduduk Balikpapan, kata Imdaad . SG WIBISONO
Berdasarkan data Dewan Jaminan Kesehatan Nasional, saat ini hanya 11 persen dari total warga Indonesia yang memperoleh jaminan kesehatan. Sisanya, mereka yang kesulitan saat menderita penyakit dan biasanya mendapat penolakan dari rumah sakit. Ridwan menyatakan butuh peran serta dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam penerapan jaminan kesehatan masyarakat ini. Dewan Jaminan Sosial Nasional, kata Ridwan, sedang meninjau sejumlah daerah yang dianggap sukses menerapkan jaminan kesehatan bagi warganya, termasuk Balikpapan. œJaminan kesehatan di Balikpapan ini bagus bila dicontoh bagi daerah lainnya. Nantinya konsep Balikpapan ini akan kami bawa ke Jakarta untuk disosialisasikan bagi daerah lain, kata dia. Wali Kota Balikpapan, Imdaad Hamid mengatakan, jaminan kesehatan warga miskin di daerahnya sudah mulai diberlakukan pada 2000. œDikhususkan bagi masyarakat miskin pemilik kartu tanda penduduk Balikpapan, kata Imdaad . SG WIBISONO
No comments:
Post a Comment