Kalla Yakin Komisi Antikorupsi Bisa Selesaikan Kasus Century

Jika Anda memiliki minat yang lewat bahkan pada topik dari latest cheat, maka anda harus melihat informasi berikut. Artikel mencerahkan ini menyajikan beberapa berita terbaru tentang topik dari latest cheat.

Rabu, 23 Desember 2009 | 22:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proses penegakan hukum kasus Bank Century tak akan terhambat jika diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat RI.

"Serahkan saja pada KPK dan Pansus, pasti selesai," kata Kalla usai memberi kuliah umum di Universitas Nasional Jakarta, Rabu (23/12).

Penyerahan kasus pada Komisi, lanjut dia, juga akan menjadi jalan ideal untuk menyelesaikan kasus ini.

Mengenai kinerja Panitia Angket yang oleh beberapa pihak dinilai lambat, Kalla memiliki pendapat lain. Menurut dia, masa informasi lowongan kerja terbaru Panitia Angket masih lama sehingga hasilnya belum bisa dinilai sekarang. "Kan baru seminggu, tunggu dululah mereka bekerja. Masih ada satu bulan lagi," ujar dia.

Kalla juga sedikit berkomentar tentang perseteruan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Perseteruan itu muncul terkait pengucuran dana talangan Bank Century.

"Itu kan sudah dijelaskan Pak Ical," ujar Kalla. Ketua umum Partai Golkar itu, kata Kalla, mengatakan antara dia dan Sri Mulyani tak ada masalah.

TITIS SETIANINGTYAS

Tidak ada salahnya untuk menjadi baik dengan teknologi informasi pada latest cheat. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini untuk artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di daerah dari latest cheat.

Indonesia Yakin Penentang Perjanjian Kopenhagen Bisa Dibujuk

Artikel menarik ini alamat beberapa isu kunci mengenai latest cheat. Yang cermat membaca bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang latest cheat.

Rabu, 23 Desember 2009 | 22:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar menilai Tuvalu, Kosta Rika, Venezuela, El Salvador, Bolivia, Nikaragua, Kuba, Mesir, Sudan masih bisa dibujuk untuk menyetujui Perjanjian Kopenhagen.

"Masih punya waktu enam bulan sebelum COP-16, untuk membujuk mereka," ujar Rachmat dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (24/12)

Negara-negara tersebut, Rachmat menguraikan mempunyai orientasi politik yang lebih kuat daripada pertimbangan lingkungan. "Mereka tidak melihat ilmu lingkungan, tapi yang penting imperalisme dilawan," papar dia.

Ia mengakui Perjanjian Kopenhagen merupakan suatu kerugian dunia. "Tapi ini adalah jalan tengah yang baik," urai mantan Menteri Lingkungan Hidup kabinet berita indonesia terbaru Bersatu I.

Jika Anda latest cheat fakta adalah out-of-date, bagaimana itu mempengaruhi tindakan dan keputusan Anda? Pastikan Anda tidak membiarkan penting latest cheat informasi slip oleh Anda.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP-15 di Kopenhagen pekan lalu, Presiden Venezuela Hugo Chaves menyatakan keluar dari forum karena merasa yakin tidak tercapainya kesepakatan.

Begitu pula yang dilakukan Presiden Bolivia Evo Morales. "Jika tidak ada keputusan pada level ini, kenapa tidak bilang ke masyarakat dunia," ujarnya pada sesi pertemuan pemimpin negara.

Rachmat mengakui pada detik terakhir ada perubahan format ketimbang format awal, karena empat negara tidak setuju. Keempat negara tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Afrika Selatan. Karena tidak ada mekanisme pemungutan suara, maka akhirnya keputusan konferensi menjadi Perjanjian Kopenhagen tanpa kekuatan mengikat atau legitimacy binding.

DIANING SARI

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang latest cheat. Semakin banyak Anda tahu, akan lebih mudah untuk berfokus pada apa yang penting.

Nonaktif Boediono dan Sri Mulyani Itu Imbauan Moral Bukan Hukum

Apakah Anda pernah merasa seperti Anda tahu hanya cukup tentang latest cheat menjadi berbahaya? Mari kita lihat apakah kita dapat mengisi sebagian dari celah dengan info terbaru dari latest cheat ahli.

Sabtu, 19 Desember 2009 | 19:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Anggota pansus dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan imbauan nonaktif bagi pejabat yang akan diperiksa adalah soal moral. Dasarnya adalah hasil audit investigasi BPK yang menyebutkan sejumlah nama diduga bertanggung jawab dalam kasus bailout Bank Century.

"Bahwa tidak ada landasan hukumnya, iya. Tapi imbauan ini bukan soal hukum, melainkan moral," kata Ganjar saat dihubungi Tempo, Sabtu (19/12) malam. Pasalnya, dia menjelaskan, hasil audit invstigasi BPK menemukan sejumlah nama yang kini menjabat diduga bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.

Jika Anda tidak memiliki rincian yang akurat mengenai latest cheat, maka Anda mungkin bisa membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Dengan nonaktif sementara, Ganjar berharap proses pemeriksaan yang dilakukan pansus bisa berjalan lancar.

Dia menolak bila dikatakan pansus berlebihan atau melanggar undang-undang saat meminta pejabat nonaktif. Sebab, kata Ganjar, permintaan itu bersipat imbauan sukarela yang ditujukan pada pihak-pihak yang akan diperiksa. Artinya, tidak ada ketentuan yang mengikat pejabat harus nonaktif.

AMIRULLAH

Sekarang Anda bisa menjadi ahli percaya diri pada latest cheat. OK, mungkin bukan seorang ahli. Tapi Anda harus memiliki sesuatu untuk membawa ke meja lain kali Anda bergabung dengan diskusi pada latest cheat.

Pantai Barat Aceh Diguncang Gempa

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang latest cheat, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

Sabtu, 19 Desember 2009 | 21:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Sebuah gempa mengguncang arah Barat Laut Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu (19/12) pukul 20.43 WIB.

Menurut beasiswa indonesia dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa berkekuatan 5,4 skala Richter itu terjadi di kedalaman 16 kilometer."Gempa itu tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG melalui situs webnya.

Waktu terbaik untuk belajar tentang latest cheat adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Bijaksana pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan yang berharga latest cheat pengalaman selagi masih gratis.

Gempa yang terjadi di koordinat2.60 Lintang Utara 95.93 Bujur Timur, terjadi di 49 kilometer arah Barat Laut Sinabang, Aceh.

Gempa sebelumnya terjadi Kamis siang pukul 11.41 WIB, menguncang arah Tenggara Tahuna, Sulawesi Utara dengan kekuatan 5,1 skala Richter di kedalaman 80 kilometer.

Nur Rochmi | BMKG

Tidak ada salahnya untuk menjadi baik dengan teknologi informasi pada latest cheat. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini untuk artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di daerah dari latest cheat.

Bali Daftarkan 500 Kekayaan Tradisional di Departemen Kebudayaan

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang latest cheat, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

Selasa, 15 Desember 2009 | 12:50 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar - Setelah ribut-ribut digunakannya Tari Pendet sebagai materi promosi Malaysia, Pemerintah Provinsi Bali mendaftarkan sedikitnya 500 item budaya tradisional yang dimiliki daerah ini. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadikannya sebagai acuan bila terdapat pihak-pihak yang mencoba mendaftarkan HKI-nya.

Selain Bali, menurut Dirjen HKI Andy N Sommeng, daerah-daerah lain dipastikan akan melakukan hal yang sama. "Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah mengeluarkan perintah untuk melakukan pendaftaran itu," ujar Andy, Selasa (15/12) di Kuta, Bali. Pihaknya tinggal meminta ke pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata karena kekayaan budaya tradisional tidak termasuk dalam Hak Cipta yang menjadi kewenangannya.

Andy menjelaskan, hak cipta yang perlu didaftarkan kepada pihaknya adalah hak cipta yang bersifat individual. Sementara yang bersifat komunal cukup diperjuangkan pengakuannya kepada United Nation for Education, Science, Culture and Communication (UNESCO). "Jadi tidak perlu kepada kami," tegas dia.

Pihaknya akan menggunakan data Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan UNESCO bila ada pihak yang secara individual mengajukan HKI padahal adalah milik komunitas. Contohnya, kata dia, adalah pengajuan motif batik yang sangat banyak. "Kami sangat berhati-hati jangan sampai merugikan masyarakat," ujar Andy.

Sebagian besar informasi ini datang langsung dari kata kunci%% pro. Hati-hati membaca sampai akhir benar-benar menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Mengenai penggunaan kekayaan budaya tradisional, menurutnya, tidak perlu dipermasalahkan selama tidak disertai klaim hak cipta serta untuk kepentingan komersial. Andy menilai selama hanya untuk kepentingan pelestarian, pemilik kekayaan itu justru harus ikut bangga. Dia mencontohkan kebanggaan orang India dengan tetap digunakannya kisah Mahabaratha di berbagai belahan dunia.

Namun demikian, untuk seniman dan kreator yang membuat karya baru dengan menginterpretasi atau mendesain ulang kekayaan budaya tradisional, menurutnya, dapat mendaftarkan HKI-nya. Sebab karya itu sudah bersifat individual dan penciptanya berhak atas nilai ekonomi yang bisa dinikmatinya.

Secara terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pihaknya telah memerintahkan pendataan kekayaan budaya tradisional kepada instansi terkait dengan melibtakan pemerintah Kabupaten dan Kota. Langkah ini untuk mengantisipasi adanya klaim-klaim terhadap kekayaan budaya Bali sebagaimana yang sudah terjadi dalam tarian Pendet.

ROFIQI HASAN

Mudah-mudahan bagian di atas telah memberikan sumbangan pada pemahaman Anda tentang latest cheat. Berbagi pemahaman baru tentang latest cheat dengan orang lain. Mereka akan terima kasih untuk itu.

Pengusaha Rokok Di Malang Menolak Undang-Undang Pengendalian Tembakau

Artikel berikut mencakup informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran yang terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

Selasa, 15 Desember 2009 | 12:52 WIB

TEMPO Interaktif, Malang - Sejumlah pengusaha rokok kecil di Malang menolak Rancangan Undang-undang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan disahkan menjadi Undang-undang.

Menurut Mohammad Iksan, Pemilik Pabrik Rokok Mitra Lima di Kabupaten Malang, undang-undang ini bisa mematikan pabrik rokok kecil. "Dengan cukai 35 persen saja, pabrik kecil sudah kolaps. Apalagi dengan cukai 65 persen," katanya kepada TEMPO, Selasa (15/12).

Rancangan Undang-undang Pengendalian Dampak Tembakau terhadap Kesehatan sudah selesai dibahas oleh DPR. Dalam rancangan ini, disebutkan pengenaan tarif cukai rokok sebesar 65 persen. Selain itu, pabrik rokok dilarang melakukan promosi dan iklan rokok di media massa.

Pabrik rokok kecil tak memasalahkan soal larangan promosi dan iklan rokok. "Yang kami beratkan adalah soal besarnya cukai," ujarnya.

Bagaimana Anda bisa meletakkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit hikmat yang mengubah segalanya.

Menurut Iksan, matinya pabrik rokok kecil akan berdampak pada PHK tenaga informasi lowongan kerja terbaru yang sangat banyak. Sebagai contoh, Mitra Lima mempunyai lebih dari 200 tenaga kerja, yang sebagian besar diantaranya adalah wanita.

Iksan menuturkan Undang-undang Pengendalian Tembakau akan merugikan masyarakat secara tidak langsung. Di Malang, banyak orang yang secara tidak langsung hidup dari industri rokok, seperti para pedagang pasar di lingkungan pabrik rokok. Jika pabrik rokok tutup akibat adanya Undang-undang Pengendalian Tembakau maka akan ada ribuan orang yang tak mendapatkan penghasilan.

Undang-undang Pengendalian Tembakau juga akan merugikan Pemerintah Daerah. Selama ini Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil cukai rokok yang besar.

Pemerintah Kota Malang yang mempunyai 70 pabrik rokok menerima  Rp 17,6 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan 400 persen dari tahun 2008 yang mencapai Rp 4 miliar. Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang memiliki  374 perusahaan rokok menerima Rp 5,2 miliar pada tahun lalu dan tahun ini menerima 26 miliar. "Dana bagi hasil rokok itu digunakan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan," ujar Iksan.

BIBIN BINTARIADI

Sebagai pengetahuan Anda tentang latest cheat terus tumbuh, Anda akan mulai melihat bagaimana latest cheat cocok dengan skema keseluruhan hal. Mengetahui bagaimana sesuatu berhubungan ke seluruh dunia juga penting.

Memperkarakan Bambang, Sri Dinilai Mencoba Melanggar Konstitusi

Artikel berikut mencakup informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran yang terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

Senin, 14 Desember 2009 | 21:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -  Keinginan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperkarakan pernyataan anggota DPR Bambang Soesatyo adalah percobaan pelanggaran konstitusi. Sebab, sebagai anggota Dewan, Bambang Soesatyo memiliki hak immunitas untuk tidak dituntut.

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan hak immunitas itu diatur dalam Pasal 27 (a) UUD 1945 ayat 45. "Di situ diatur hak anggota DPR untuk tidak dituntut baik dalam rapat atau di informasi beasiswa luar negeri rapat dalam persoalan yang bersipat substansi," kata Irman saat dihubungi Tempo, Senin (14/12) malam.

Kekebalan itu tetap berlaku meskipun pernyataan yang diutarakan Bambang salah. "Selama kita masih mengakui konstitusi, jangankan menuntut, polisi pun tidak bisa memproses hukum," tegas Irman.

Waktu terbaik untuk belajar tentang latest cheat adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Bijaksana pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan yang berharga latest cheat pengalaman selagi masih gratis.

Terkait benar atau salah pernyataan Bambang sebagai anggota Dewan, itulah cerminan rakyat. Sebab, anggota DPR tidak lain adalah wakil-wakil yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena itulah, keinginan Sri Mulyani untuk memperkarakan Bambang bertentangan dengan konstitusi. "Itu percobaan pelanggaran UUD 1945," tegas Irman.

Selain bertentangan dengan konstitusi, keinginan Sri juga bertentangan dengan komitmen Presiden SBY. Selama ini, kata Irman, SBY selalu mendengung-dengungkan untuk tidak mau melanggar konstitusi.

Sejauh-jauh yang bisa dilakukan Sri dalam pernyataan Bambang adalah mengklarifikasi, bukan memperkarakan. "Menteri seemosi-emosinya jangan melanggar aturan," ujar Irman.

AMIRULLAH

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin diuraikan di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.