Senin, 30 November 2009 | 12:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jombang - Jumlah pasien balita dan anak gizi buruk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah kasus yang dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah ini mencapai 21 pasien. "Tahun lalu lebih sedikit dari jumlah itu," kata Kepala Ruangan Anak Pavilium Seruni RSUD, Munasih, Senin (30/11).
Kepala instalasi rawat inap rumah sakit, Siti Munawaroh, membenarkan. Dalam satu bulan, kata dia, pasien gizi buruk yang dirujuk rata-rata dua sampai tiga pasien. Penyebab gizi buruk karena asupan nutrisi bagi tubuh bayi atau anak kurang. Itu karena tingkat ekonomi dan pengetahuan orang tua lemah. Dalam dua hari terakhir, dua pasien diduga gizi buruk dirujuk ke rumah sakit. Mereka adalah Iwan Maulana, balita berusia satu tahun dan Sulistyowati, anak diatas lima tahun. Iwan dan Sulis diduga menderita gizi buruk karena kondisi tubuhnya melemah dan berat badan turun tidak normal. "Yang Iwan positif, tapi Sulis belum karena masih diperiksa," katanya. Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Gizi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Nur Kamalia mengaku sudah maksimal menangani kasus gizi tersebut. Ia menyebut, jumlah pasien gizi buruk di Jombang menurun. Hanya saja, "jumlah itu memang masih tinggi, kalau bisa kan tidak ada," ujarnya. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Topik dan kata kunci% dari% tidak terkecuali. Jauhkan membaca lebih segar untuk mendapatkan berita tentang latest cheat.Tahun 2008, jumlah pasien anak dan bayi kurang gizi mencapai 48 kasus yang ditangani Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sedangkan tahun 2009 turun menjadi 43 kasus, yang ditangani Puskesmas. Dari jumlah itu, 21 kasus diantaranya telah dirujuk ke RSUD. Menurut dia, pasien kurang gizi yang rujuk karena pihak puskesmas sudah tidak mampu lagi memberikan perawatan. Penyebab pasien gizi buruk, karena tingkat pengetahuan orang tua masih rendah, serta tingkat ekonomi yang lemah, sehingga tidak mampu memenuhi gizi anak. Untuk kasus ekonomi, pemkab sudah menyediakan dana penjamin kesehatan masyarakat miskin, yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda). Untuk penanganan gizi, kata Nur, tahun ini pemkab mengucurkan anggaran sebesar Rp 900 juta. Dari jumlah itu, untuk gizi buruk dialokasikan sebesar Rp 500 juta lebih. Anggaran itu untuk program pemenuhan makanan tambahan (PMT) bayi dan anak. Jumlah itu ditingkatkan dari tahun lalu yang hanya Rp 400 juta. "Kami sudah maksimal, saat ini yang harus dibenahi pengetahuan orang tua," terang dia. M. TAUFIK
